JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal wacana rombak kabinet atau reshuffle jilid III usai menutup Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel, Said, Sudirman, Jakarta Pusat.
Isu tersebut menggelinding setelah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merombak kabinetnya saat menghadiri pembukaan KEU di lokasi yang sama pada Sabtu 22 April 2017. "Reshuffle itu hak prerogatif Presiden," kata JK di lokasi, Senin (24/4/2017).
Menurut JK, pergantian kabinet kerja merupakan penilaian dari orang nomer satu di Indonesia itu. Sehingga, pergantian menteri akan dilakukan apabila pemerintah menginginkan adanya perubahan kinerja yang lebih baik. "Itu tergantung penilaian dari Presiden. Itu urusan pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, wacana reshuffle kembali memanas setelah Presiden Jokowi membuka secara resmi KEU. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah telah menargetkan sebanyak 5 juta sertifikasi tanah yang harus dibagikan kepada rakyat Indonesia pada 2017. Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menargetkan adanya pembagian 2 juta sertifikat tanah lebih banyak kepada masyarakat. Pun begitu target berikutnya pada setiap tahun.
"Tahun depan (2018) juga saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," terang Jokowi. Ia menegaskan, apabila target tersebut dinilai terlalu tinggi dan tak sanggup dikerjakan oleh menterinya, maka jabatan tersebut harus dilakukan pergantian.
"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," tegas Jokowi
0 komentar:
Posting Komentar