JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika membuka uji coba simpang susun Semanggi, Jumat (28/7/2017) malam.
Djarot mengatakan simpang susun Semanggi tidak akan terwujud tanpa keputusan yang dibuat Ahok.
"Kalau saya boleh cerita sedikit saja, harus diakui bahwa pembangunan simpang susun Semanggi adalah berkat keberanian untuk mengambil keputusan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama, bukan Pak Basuki menteri, (tapi) Pak Ahok, keberanian untuk mengambil keputusan," kata Djarot.
Keputusan yang dimaksud adalah menetapkan Wijaya Karya selaku kontraktor dengan komitmen menyelesaikan simpang susun dalam waktu 1,5 tahun.
"Tantangan itu dijawab anak-anak muda. Pembangunan ini lebih cepat dua bulan dari yang direncanakan," ujar Djarot.
Pada 2016, Ahok mewajibkan PT Mitra Panca Persada (MPP) membangun fasilitas umum sebagai kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien lantai bangunan. Kontrak pembangunan sebagai bagian dari kompensasi ini juga di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.
"Tapi tentu saja bukan hanya pak Basuki Tjahaja Purnama yang punya keberanian termasuk Pak Sekda untuk menandatangani kontrak dengan PT MPP supaya benar-benar mampu ke depannya mengurai kemacetan di bawah sini," ujar Djarot.
Djarot mengatakan simpang susun Semanggi tidak akan terwujud tanpa keputusan yang dibuat Ahok.
"Kalau saya boleh cerita sedikit saja, harus diakui bahwa pembangunan simpang susun Semanggi adalah berkat keberanian untuk mengambil keputusan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama, bukan Pak Basuki menteri, (tapi) Pak Ahok, keberanian untuk mengambil keputusan," kata Djarot.
Keputusan yang dimaksud adalah menetapkan Wijaya Karya selaku kontraktor dengan komitmen menyelesaikan simpang susun dalam waktu 1,5 tahun.
"Tantangan itu dijawab anak-anak muda. Pembangunan ini lebih cepat dua bulan dari yang direncanakan," ujar Djarot.
Pada 2016, Ahok mewajibkan PT Mitra Panca Persada (MPP) membangun fasilitas umum sebagai kompensasi terhadap pelampauan nilai koefisien lantai bangunan. Kontrak pembangunan sebagai bagian dari kompensasi ini juga di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.
"Tapi tentu saja bukan hanya pak Basuki Tjahaja Purnama yang punya keberanian termasuk Pak Sekda untuk menandatangani kontrak dengan PT MPP supaya benar-benar mampu ke depannya mengurai kemacetan di bawah sini," ujar Djarot.
0 komentar:
Posting Komentar